Secara global yang dimaksud dengan dependensi adalah suatu keadaan dimana keputusan-keputusan utama yang mempengaruhi kemajuan ekonomi dinegara berkembang seperti keputusan mengenai harga komoditi, pola investasi, hubungan moneter, dibuat oleh individuatau institusi diluar negara yang bersangkutan.
Proses ketrbelakangan yang melanda negara-negara baru, menurut Furtado (1972), meliputi tiga tahapan historis yang terdiri dari:
a. Tahap keuntungan-keuntungan komparatif. Selama periode seusai revolusi industry, ketika sistem divisi tenaga kerja internasional diciptakan dan ekonomi dunia distrukturkan, negara-negara industry pada umumnya menspesialisasikan diri pada kegiatan-kegiatan yang ditandai dengan kemajuan teknik yang menyebar.
b. Tahap substitusi impor. Terbentuknya suatu kelompok social kecil dengan keistimewaan dikalangan bangsa-bangsa yang terbelakang menimbulkan suatu keharusan untuk mengimpor sejumlah barang-barang tertentu guna memenuhi pola konsumsi yang telah diadopsi kelompok ini dalam meniru bangsa yang kaya.
c. Tahap berkembangnya perusahaan multi-nasional (PMN). Timbulnya PMN telah menjadi suatu fenomena terpenting dalam tatanan ekonomi internasional,karena transaksi internal yang dilakukan oleh PMN telah mengambil alih operasi pasar yang ada selama ini.
Ø Kritik terhadap teori dependensi
Menurut Servaes (1986), hal-hal yang dikritik pada teori dependensi dan keterbelakangan itu yang pada intinya ialah:
a. Bahwa pandangan kaum dependensi tentang kontradiksi yang fundamental didunia antara pusat dan periferi ternyata tidak berhasil memperhitungkan struktur-struktur kelas yang bersifat internal dan kelas produksi diperiferi yang menghambat terbentuknya tenaga produktif.
b. Bahwa teori ketergantungan cenderung untuk berfokus kemasalah pusat dan modal internasional karena kedua hal itu “dipersalahkan” sebagai penyebab kemiskinan dan keterbelakangan, ketimbang masalah pembentukan kelas-kelas lokal.
c. Teori dependensi telah gagal dalam memperbedakan kapitalis dengan feodalis atau bentuk-bentuk pengendalian produser masa prakapitalis lainnya, dan apropriasi surplus.
d. Teori dependensi mengabaikan produktivitas tenaga kerja sebagai titik sentral dalam pembangunan ekonomi nasional, dan meletakkan tenaga penggerak dari pembangunan kapitalis dan masalah keterbelakangan pada transfer surplus ekonomi pusat ke periferi.
e. Teori depedensi juga dinilai menggalakkan suatu ideology berorientasi kedunia ketiga yang meruntuhkan potensi solidaritas kelas internasional dengan menyatukan semuanya sebagai “musuh”, yakni baik elit maupun massa yang berada dibangsa-bangsa pusat.
f. Teori dependensi dinilai statis, karena ia tidak mampu untuk menjelaskan dan menghitungkan perubahan-perubahan ekonomi dinegara-negara terbelakang menurut waktunya.
2. Another Development Atau Pembangunan Yang “LAIN”
Ide sentral Another Development yang bahwa tidak ada suatu jalur tunggal yang universal melaksanakan pembangunan. Menurut konsep ini, pembangunan harus dipahami sebagai suatu proses yang integral, multi dimensional dan dialektis, yang dapat berbeda dari suatu negara kenegara lain.
Unsur-unsur inti dari konsep PYL ini adalah, “berdasarkan tulisan-tulisan Bennet(1977), chapel (1980), Galtung (1980), peroux (1983), Rist (1980) dan Todaro (1977) adalah sebagai berikut:
a. Berorientasi pada kebutuhan: yaitu disesuaikan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan manusia di bidang kebendaan dan non kebendaan.
b. Endogeneous: yakni bertolak dari jantung masing-masing masyarakat yang merumuskan dengan penuh kedaulatan, nilai-nilai dan pandangan masa depan mereka sendiri.
c. Mengandalkan kemampuan sendiri: yaitu setiap masyarakat pertama-tama harus mengandalkan pada kekuatan dan sumberdaya sendiri dalam arti energy anggotanya, serta lingkungan alam dan cultural mereka.
d. Secara ekologis baik: yaitu secara pemanfaatan secara rasional sumber-sumber daya biosfir dengan penuh kesadaran akan potensi ekosistem local, sekaligus global dan batas yang ada untuk masa sekarang dan masa mendatang.
e. Bersandar pada transformasi structural: yaitu suatu yang dituntut dalam hubungan social, aktivitas ekonomi dan distribusu spesialnya, seperti juga dalam struktur kekuasaan untuk merealisasikan kondisi managemen dan partisipasi dalam pembuatan keputusan oleh semua orang yang dikenai oleh keputusan tersebut, sejak dari masyarakat desa, kota, hingga dunia secara keseluruhan.
Ø Rumusan Baru Dalam Konsep Pembangunan.
Bagi negara-negara berkembang, hasil yang dipetik dari hasilpelaksanaan pembangunan selain peningkatan ekonomi dan peningkatan pendapatan juga bisa di ambil sejumlah pelajaran bagaimana merumuskan konsep pembangunan yang lebih sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masing-masing. Pertumbuhan Yang Adil.
3. Pembangunan Berkelanjutan.
Proses pertumbuhan ekonomi seperti terungkap pada perempat terakhir abad ini telah melipatgandakan permasalahan baik dinegara-negara industrial maupun negara Dunia Ketiga, sekaligus individu yang ada di masing-masing negara itu. Pada tahun 1985 komisi Dunia tentang lingkungandan pembangunan yang diangkat oleh PBB melalui studi yang berlangsung dua tahun dengan melakukan dengar pendapat di lima benua. Tugas komosi ini adalah:
a. Mengkaji kembali isu-isu penting lingkungan dan pembangunan dan merumuskan usulan aksi yang inovatif, konkret dan realistic untuk mengatasinya.
b. Mengkaji dan mengusulkan bentuk-bentukbaru kerja sama internasional mengenai lingkungan dan pembaangunan yang dapat mengubah pola yang ada dan mempengaruhi kebijakan dan peristiwa menurut arah perubaha yang diinginkan.
c. Menaikkan tingkat pemahaman dan komitmen terhadap tindakan dikalangan individual, organisasi voluntir, bisnis, lembaga dan pemerintah.
4. Laporan Pembangunan Manusia Dan Indeks Pembangunan Manusia.
Pembangunan manusia mempunyai dua sisi yaitu:
a. Pembentukan kemampuan-kemampuan manusia seperti peningkatan kesehatan, pengetahuan dan keterampilan.
b. Penggunaan dari kemampuan yang telah diperoleh itu untuk bersenang-senang, keperluan produktif, atau untuk aktiv dalam urusan budaya, social dan politik.
Pembangunan jauh lebih kompleks dari itu, pembangunan pada hakikatnya mencakup segalanya. Baik dari segi ekonomi dan fisik dan juga non fisik.
Ada tiga elemen penting yang menjadi focus pengukuran pembangunan manusia yaitu:
a. Panjang umur. Indikatornya adalah tingkat harapan hidup, hidup yang panjang dinilai berharga, serta sejumlah manfaat tidak langsung lainnya seperti gizi yang memadai, dan kesehatan yang baik adalah berkaitan erat dengan tingkat harapan hidup yang tinggi.
b. Pengetahuan. Indikatornya tingkat melek huruf.
c. Standar hidup yang pantas. Elemen ini yang paling sukar diukur. Untuk saat ini indicator yang dipakai adalah pendapatan perkapita yang digabung dengan daya beli yang disesuaikan dengan pendapatan perkapita riel dari pendapatan bruto domestic (GDP).
Setelah itu ada tiga indeks yang dikembangkan untuk melengkapinya yaitu:
a. Indeks kemiskinan maunusia (IKM) mencerminkan distribusi kemajuan dan mengukur yang masih ada.
b. Indeks pembangunan yang berkaitan gender mengukur pencapaian dalam dimensi yang sama dan menggunakan indicator yang sama dengan IPM, tapi menangkap ketidak setaraan pencapaian antara pria dan wanita.
c. Ukuran pemberdayaan gender yaitu mengungkapkan apakah wanita bisa aktif dalam mengambil bagiandalam kehidupan ekonomi dan politik.
5. Pengetahuan Untuk Pembangunan Dan Pembangunan Berbasis Pengetahuan.
Pembangunan memang dapat dilihat dari berbagai sudut pandang. Pada akhir decade tahun 1990-an muncul pandangan pembangunan dari perspektif pengetahuan, tinjauan ini disebut dengan “pengetahuan untuk pembangunan”. Pengetahuab dan pertumbuhan ekonomi. Pertayaan tentan gpengetahuan bermula dari pengenalan, bahwa pengetahuan tidak dapat dengan mudah dibeli dari rak kedai, seperti bayam atau computer. Marketability pengetahuan dibatasi oleh dua cirri yang membedakannyadari komoditas tradisional, yakni:
a. Digunakannya suatu pengetahuan oleh seseorang tidak menghalangi penggunaan pengetahuan yang sama oleh orang lain, karena pengatahuan, seperti yang disebut oleh para ekonom.
b. Kalau sepotong pengetahuan sudah berada di public domain, sukar dari pencipta pengetahuan tersebut untuk mencegah orang lain menggunakan pengetahuan dimaksud pengetahuan disebut non-excludable.
Ø Pengetahuan teknologi dan atribut.
Laporan ini mengingatkan, bahwa negara-negara berkembang tak perlu lagi “membanting tulang” untuk menciptakan hal-hal yang sudah ada seperti computer, ataupun perawatan malaria. Lebih baik negara-negara berkembang mendapatkan dan mengadapsi begitu banyak pengetahuan yang lebih tersedia dinegara kaya. Ada banyak jenis pengetahuan. Yang menjadi focus laporan ini ialah dua tipe pengetahuan dan dua macam problem yang kritikal bagi negara-negara berkembang, yaitu:
a. pengetahuan tentang teknologi yang juga disebut pengetahuan teknis atau knowbow. Contohnya: gizi, KB, akutansi dll.
b. Pengetahuan tentang atribut suatu kualitas suatu produk, kecerdasan pekerja, atau nilai kredit suatu perusahaan, semua itu kritikal untuk pasar yang efektif.
Pasar bisa berkembang ataupun memudar trgantung pada arus informasi. Meskipun kegagalan informasi tidak akan bisa dihapuskan, tetapi pengenalan dan penanggulangan terhadap hal ini amat penting untuk efektifnya pasar dan pertumbuhan yang cepat, eguitable, dan berkelanjutan.
Ø Mengatasi knowledge gap (jurang pengetahuan) akibat pemilikan dan pendayagunaan pengetahuan, terjadilah jurang pengetahuan baik antara negara miskin dengan negara kaya.
Untuk mengatasi terjadinya jurang pengetahuan, menurut laporan ini, ada tiga langkah yang perlu diambil:
a. Mendapatkan pengetahuan menyangkut menampung dan mengadaptasi penggetahuan yang tersedia dimanapun di Dunia.
b. Menyerap pengetahuan, menyangkut misalnya, jaminan pendidikan dasar universal, dengan penekanan khusus pada perluasan pendidikan bagi anak perempuan dan kaum disatfantage lainnya, dan menciptakan kesempatan untuk belajar sepanjang hanyat.
c. Mengkomunikasikan pengetahuan, menyangkut mengambil manfaat dari teknologi informasi dan komunikasi baru melalui kompetisi, provisi sector privat dan regulasi yang tepat dan menjamin akses untuk kaum miskin.
Untuk individu dan negara, kunci untuk menciptakan, mengadaptasi dan menyebarluaskan pengetahuan adalah pendidikan. Pemecahan problem informasi yang disebut diatas tadi dapat dilakukan dengan:
a. Pengolahan informasi financial informasi ekonomi, khususnya dengan menjamin transparansi melalui akunting dan pengumuman yang efektif dan dengan mendesain pendekatan regulatori yang cocok untuk kelangkaan kalangan informasi.
b. Peningkatan pengetahuan tentang lingkungan. Dengan melakukan riset untuk mendapatkan fondasi bagi kebijakan lingkungan yang efektif dan dengan menyebarluaskan informasi untuk mendorong penurunan informasi dan pengurusan lingkungan yang bertanggung jawab.
c. Menjawab problem informasi yang melukai kaum miskin dan menydiakan waktu untuk mempelajari kebutuhan dan keprihatinan mereka, sehingga masyarakat dapat menawari mereka informasi yang berguna dan membantu mereka dalam mencari cara-cara untuk emngurangi keterasingan mereka dari pasar dan meningkatkan akses mereka ke institusi formal.
Pembangunan ternyata mengikuti kebutuhan akan sesuatu informasi institusional yang meningkatkan informasi dan menciptakan insentif bagi upaya, inovasi, tabungan, investasi dan memungkinkan secara progresif pertukaran yang kompleks yang merentang jarak dan waktu yang meningkat.
Ø Tugas pemerintah.
a. Menyediakan informasi yang membantu memverifikasi kualitas.
b. Mendukung lifelong learning atau belajar sepanjang hanyat.
c. Menegakkan suatu lingkungan peraturan yang baik untuk industry telekomunikasi yang kompetitif.
Ø Tugas lembaga internasional.
Dalam mengurangi jurang pengetahuan (knowledge gaps) lembaga internasional dapat berperan:
a. Untuk menyediakan international public goods.
b. Sebagai perantara dalam transfer pengetahuan.
c. Mengelola tubuh pengetahuan tentang pembangunan yang bertumbuh dengan cepat.
Yang dimaksud dengan public goods disini ialah pengetahuan yang terikat pada ketentuan mengenai hak cipta yang jika harus dipenuhi oleh negara berkembang akan terasa amat berat.
DAFTAR PUSTAKA
Henriot, P.J., (1979). “Development Alternatives: Problem, Strategis, Values”, hlm. 5-22 dalam Charles K, Wilber (ed). Political Economy Of Development And Underdefelopment.
Hettne, B., (1982), Development Theory And Third World, (SAREC Report No.2), Stockholm: Swedish Agency For Research Cooperation With Developing Countries.
Higgins, B., (1968). Economic Development: Problem, Principles, And Policies. New york W.W Norton And Company, Inc.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar