Pemberhentian Nazarudin Perbaiki Citra Partai Demokrat

[JAKARTA] Koordinator Indonesia Corruption Watch (ICW) Danang Widoyoko mengatakan perlu ada langkah nyata dari pidato Presiden Susilo Bambang Yudghoyono (SBY) terkait indikasi keterlibatan Bendahara Umum Partai Demokrat, M Nazarudin dalam kasus suap pembangunan Wisma Atlet Sea Games 2011 di Komplek Stadion Jaka Baring, Palembang.

Menurut Danang langkah nyata tersebut adalah memberhentikan sementara Nazarudin dari tugas dan fungsinya dalam Partai Demokrat selama proses hukum berjalan di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Sehingga, KPK bisa bekerja tanpa ada rasa keengganan pada Demokrat sebagai partai penguasa.

“Secara politik KPK membutuhkan dukungan. Tetapi, dukungan tersebut tidak cukup hanya dengan pidato oleh presiden. Yang dibutuhkan adalah langkah nyata berupa memberhentikan sementara Nazarudin sampai proses penyidikan di KPK selesai. Dan jika tidak terbukti, jabatan dan kedudukan Nazarudin dalam partai berlambang bintang biru tersebut bisa dipulihkan kembali,” kata Danang kepada SP, Sabtu (14/5) pagi.

Bahkan Danang mengatakan dengan memberhentikan Nazarudin citra SBY dan Demokrat akan menjadi sangat positif di mata masyarakat. Sebab, SBY akan dinilai konsisten dengan programnya memberantas korupsi.

“Masalah korupsi, semua partai pasti melakukannya. Tetapi, yang terpenting adalah bagaimana tindakan yang diambil oleh partai tersebut. Dengan memberhentikan sementara Nazarudin, membuktikan bahwa Demokrat selangkah lebih maju dari partai lainnya dengan berani menyerahkannya untuk diproses hukum,” ungkapnya.

Nama Nazarudin disebut-sebut terlibat dalam kasus suap Rp 3,2 miliar setelah KPK menangkap Sekretaris Menteri Pemuda dan Olahraga (Sesmenpora) Wafid Muharram, Manajer Pemasaran PT Duta Graha Indah (DGI) El Idris dan juga Mindo Rosalina Manullang (Rosa) pada Kamis (21/4/2011) .

Belakangan diketahui bahwa Rosa adalah mantan anak buah M Nazarudin di PT Anak Negeri. Akibatnya, perkara suap tersebut menyeret nama Nazarudin. Walaupun, pada Kamis (12/5) Rosa melalui pengacaranya Djufri Taufik mengatakan bahwa keterlibatan kliennya adalah sebagai wiraswasta dan tidak ada kaitannya dengan PT Anak Negeri.

Bahkan, Djufri mengatakan bahwa wanita yang kini ditahan di Rumah Tahanan (Rutan) Pondok Bambu tersebut tidak mengenal M Nazarudin. Sumber: suara pembaruan.com

Heru Cahyono, Mahasiswa Fakultad Dakwah Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam UIN SUKA Yogyakarta 2010.

READMORE -

Ilmu Politik

Ilmu politik adalah cabang ilmu sosial yang membahas teori dan praktik politik serta deskripsi dan analisa sistem politik dan perilaku politik. Ilmu ini berorientasi akademis, teori, dan riset.

Tinjauan
Ilmuwan politik mempelajari alokasi dan transfer kekuasaan dalam pembuatan keputusan, peran dan sistem pemerintahan termasuk pemerintah dan organisasi internasional, perilaku politik dan kebijakan publik. Mereka mengukur keberhasilan pemerintahan dan kebijakan khusus dengan memeriksa berbagai faktor, termasuk stabilitas, keadilan, kesejahteraan material, dan kedamaian. Beberapa ilmuwan politik berupaya mengembangkan ilmu ini secara positif dengan melakukan analisa politik. Sedangkan yang lain melakukan pengembangan secara normatif dengan membuat saran kebijakan khusus.


Studi tentang politik diperumit dengan seringnya keterlibatan ilmuwan politik dalam proses politik, karena pengajaran mereka biasanya memberikan kerangka pikir yang digunakan komentator lain, seperti jurnalis, kelompok minat tertentu, politikus, dan peserta pemilihan umum untuk menganalisis permasalahan dan melakukan pilihan. Ilmuwan politik dapat berperan sebagai penasihat untuk politikus tertentu, atau bahkan berperan sebagai politikus itu sendiri. Ilmuwan politik dapat terlihat bekerja di pemerintahan, di partai politik, atau memberikan pelayanan publik. Mereka dapat bekerja di Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) atau pergerakan politik. Dalam berbagai kapasitas, orang yang dididik dan dilatih dalam ilmu politik dapat memberi nilai tambah dan menyumbangkan keahliannya pada perusahaan. Perusahaan seperti wadah pemikir (think-tank), institut riset, lembaga polling dan hubungan masyarakat sering mempekerjakan ilmuwan politik.

Pendekatan dalam Ilmu Politik
Terdapat banyak sekali pendekatan dalam ilmu politik. [1] Di sini hanya akan dibahas tentang tiga pendekatan saja, yakni pendekatan institusionalisme (the old institutionalism), pendekatan perilaku (behavioralism) dan pilihan rasional (rational choice), serta pendekatan kelembagaan baru atau the new institutionalism. Ketiga pendekatan ini memiliki cara pandangnya tersendiri dalam mengkaji ilmu politik dan memiliki kritik terhadap pendekatan yang lain.[1]

Pendekatan Institusionalisme
Pendekatan institusionalisme atau kelembagaan mengacu pada negara sebagai fokus kajian utama. [1] Setidaknya, ada dua jenis atau pemisahan institusi negara, yakni negara demokratis yang berada pada titik "pemerintahan yang baik" atau good governance dan negara otoriter yang berada pada titik "pemerintahan yang jelek" atau bad governance dan kemudian berkembang lagi dengan banyak varians yang memiliki sebutan nama yang berbeda-beda.[2] Namun, pada dasarnya—jika dikaji secara krusial, struktur pemerintahan dari jenis-jenis institusi negara tersebut tetap akan terbagi lagi menjadi dua yakni masalah antara "baik" dan "buruk" tadi.[2]

Bahasan tradisional dalam pendekatan ini menyangkut antara lain sifat undang-undang dasar, masalah kedaulatan, kedudukan, dan kekuasaan formal serta yuridis dari lembaga-lembaga kenegaraan seperti parlemen dan lain-lain.[1] Dengan kata lain, pendekatan ini mencakup unsur legal maupun institusional.[1]

Setidaknya, ada lima karakteristik atau kajian utama pendekatan ini, yakni:

* Legalisme (legalism), yang mengkaji aspek hukum, yaitu peranan pemerintah pusat dalam mengatur hukum;[3]

* Strukturalisme, yakni berfokus pada perangkat kelembagaan utama atau menekankan pentingnya keberadaan struktur dan struktur itu pun dapat menentukan perilaku seseorang;[3]

* Holistik (holism) yang menekankan pada kajian sistem yang menyeluruh atau holistik alih-alih dalam memeriksa lembaga yang "bersifat" individu seperti legislatif;[3]

* Sejarah atau historicism yang menekankan pada analisisnya dalam aspek sejarah seperti kehidupan sosial-ekonomi dan kebudayaan;[3]

* Analisis normatif atau normative analysis yang menekankan analisisnya dalam aspek yang normatif sehingga akan terfokus pada penciptaan good government.[3]

Pendekatan Perilaku dan Pilihan Rasional
Salah satu pemikiran pokok dalam pendekatan perilaku ialah bahwa tidak ada gunanya membahas lembaga-lembaga formal karena pembahasan seperti itu tidak banyak memberikan informasi mengenai proses politik yang sebenarnya.[1] Sementara itu, inti "pilihan rasional" ialah bahwa individu sebagai aktor terpenting dalam dunia politik dan sebagai makhluk yang rasional selalu mempunyai tujuan-tujuan yang mencerminkan apa yang dianggapnya kepentingan diri sendiri.[1] Kedua pendekatan ini (perilaku dan pilihan rasional), memiliki fokus utama yang sama yakni individu atau manusia. Meskipun begitu, penekanan kedua pendekatan ini tetaplah berbeda satu sama lainnya.

Adapun aspek yang ditekankan dalam pendekatan ini adalah:

* Menekankan pada teori dan metodologi. Dalam mengembangkan studi ilmu politik, teori berguna untuk menjelaskan berbagai fenomena dari keberagaman di dalam masyarakat.[3]

* Menolak pendekatan normatif. Kaum behavioralis menolak hal-hal normatif yang dikaji dalam pendekatan institusionalisme karena pendekatan normatif dalam upaya menciptakan "pemerintahan yang baik" itu bersifat bias.[3]

* Menekankan pada analisis individual. Kaum behavioralis menganalisis letak atau pengaturan aktor politik secara individual karena fokus analisisnya memang tertuju pada analisis perilaku individu.[3]

* Masukan (inputism) yang memperhatikan masukan dalam sistem politik (teori sistem oleh David Easton, 1953) atau tidak hanya ditekankan pada strukturnya saja seperti dalam pendekatan institusionalisme.[3]

Pendekatan Kelembagaan Baru
Pendekatan kelembagaan baru atau the new institutionalism lebih merupakan suatu visi yang meliputi beberapa pendekatan lain, bahkan beberapa bidang ilmu pengetahuan lain seperti ekonomi dan sosiologi.[1] Berbeda dengan institusionalisme lama yang memandang institusi negara sebagai suatu hal yang statis dan terstruktur, pendekatan kelembagaan baru memandang negara sebagai hal yang dapat diperbaiki ke arah suatu tujuan tertentu.[1] Kelembagaan baru sebenarnya dipicu oleh pendekatan behavioralis atau perilaku yang melihat politik dan kebijakan publik sebagai hasil dari perilaku kelompok besar atau massa, dan pemerintah sebagai institusi yang hanya mencerminkan kegiatan massa itu. [1] Bentuk dan sifat dari institusi ditentukan oleh aktor beserta juga dengan segala pilihannya.[1]

Referensi:
1. ↑ 1,00 1,01 1,02 1,03 1,04 1,05 1,06 1,07 1,08 1,09 1,10 Budiardjo, Miriam (2008) Dasar-dasar Ilmu Politik. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
2. ↑ 2,0 2,1 (Inggris)Goodin, Robert E. et al. (ed.) (1996) A new Handbook of Political Science. Oxford: Oxford University Press.
3. ↑ 3,0 3,1 3,2 3,3 3,4 3,5 3,6 3,7 3,8 (Inggris)Peters, B. Guy (1999) Institutional in Political Science: The New Institutionalism. New York: Continuum, Bab 1


Heru Cahyono, Mahasiswa Fakultas Dakwah Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam UIN SUKA Yogyakarta 2010.

READMORE -

Pro dan Kontra Tayangan Uya Kuya

Majelis Ulama Indonesia Kota Dumai, Riau, mengimbau masyarakat setempat untuk tidak terhanyut menyaksikan program hiburan hipnotis "Uya Emang Kuya" yang disiarkan salah satu stasiun televisi swasta karena dinilai kurang memiliki etika moral. Berita ini saya baca di kompas.com. Imbauan ini disampaikan  karena acara yang ditayangkan ini sangat bertentangan dengan etika dan moral yang tersirat/tergantung dalam Kitab Suci Al-Qur'an.

Acara yang ditayangkan setiap hari dari pukul 17.30-18.00 ini secara terang-terangan membuka aib seseorang melalui hipnotis yang menjadi keahlian Uya Kuya (Roza'i, Ketua MUI Dumai). 

Menurut saya seharusnya tayangan ini tidak usah dipermasalahkan, karena dalam acara ini sudah dijelaskan di awal/di akhir acara bahwa acara ini sudah ada persetujuan dari pihak yang bersangkutan. Ketika sebuah perjanjian atau persetujuan yang sudah disepakati oleh kedua belah pihak, maka itu sah-sah saja. Kenapa harus dipermasalahkan lagi? Karena itu sudah tidak melanggar aturan dalam beragama.

Kita semuanya juga tahu, bahwa pelaku/orang yang dihipnotis itu juga sudah rela aibnya diketahui oleh orang lain. Dan biasanya mereka senang dengan hasil akhir dalam curhatan ala hipnotis Uya Kuya. Jadi menurut saya MUI tidak usah mempermasalahkan hal-hal seperti ini. Masih banyak tugas kalian yang harus dikerjakan yang lebih bermanfaat dari pada mempermasalahkan acara hiburan di Telivisi. 

Bagaimana pendapat saudara-saudaraku sekalian? 

Silahkan tinggalkan coment di bawah ini. Terimakasih

Salam Heru Cahyono, Mahasiswa Fakultas Dakwah UIN SUKA Yogyakarta

READMORE -

Mahasiswa: Bersatu Untuk Lengserkan SBY

Kekecewaan terhadap kinerja pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono selama enam tahun pemerintahannya sudah makin memuncak, khususnya di kalangan aktivis dan kembaga swadaya masyarakat (LSM).

Di mata aktivis, pemerintahan SBY tidak membawa perubahan dan perbaikan berarti di segala segi kehidupan. Baik perekonomian, khususnya kehidupan rakyat banyak yang semakin susah. Untuk mengingatkan itu, para kalangan LSM dan aktivis merencanakan gerakan berupa aksi besar-besaran Oktober mendatang.

Dari data yang saya ambil dari kapanlagi.com bahwa Sebanyak 30 kampus di Jakarta dan sekitarnya dengan kekuatan massa 10 ribu orang, akan menggelar road show untuk menjatuhkan pemerintah Susilo Bambang Yudhoyono (SBY)-Boediono. Para mahasiswa ini juga akan menduduki istana, tepat pada 100 hari SBY-Boediono, 28 Januari mendatang.

Masyarakat sudah mulai sadar bahwa pemerintahan SBY tidak lagi membawa perubahan dan perbaikan. “Karena semua sektor kehidupan tidak menuju perbaikan misalnya, kemiskinan, perekonomian tak jelas, kualitas kehidupan yang menurun yang membuat rakyat kecewa. Dengan demikian, pemerintahan SBU (SBY-Boediono) harus diingatkan dengan melakukan aksi besar-besaran.

Jika pemerintah SBY tidak mau mengundurkan diri secara hormat, maka terpaksa akan dilengserkan secara paksa oleh organisasi Mahasiswa Se-Indonesia. Aktivis dan LSM telah membuat rencana yang matang untuk beraksi bersama secara besar-besaran yang hingga pada puncaknya SBY lengser.  Gerakan ini tereskalasi yang akan diawali pada 10 Oktober mendatang dan akan berlangsung secara terus menerus hingga ada perubahan.Dalam Aksi itu akan di awali 10-10-10 dan akan dilakukan secara terus menerus hingga ada perubahan, dalam aksi ini, nantinya  massa akan mendatangi DPR, MPR, dan Istana. 

Selain itu, 1 juta massa diharapkan turun ke jalanan memperingati enam tahun pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudoyono sekaligus mendesak SBY segera mundur dari jabatannya.Tuntutan utama para aktivis mahasiswa adalah turunkan SBY, turunkan harga, usir penjajah-penjajah asing (perusahaan-perusahan neolib), dan usut tuntas skandal Century.

Heru Cahyono, Mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta Fakultas Dakwah Jurusan Komunikasi dam Penyiaran Islam.

READMORE -